Indonesia tak Masuk Jajaran Produsen Industri Halal Dunia, Mengapa?
MOESLIMAH.COM — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi yang besar terhadap perekonomian syariah serta ekosistem industri halal.
Namun, menurutnya, Indonesia bahkan tak masuk dalam sepuluh besar produsen industri halal dunia.
Tetapi justru Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan konsumsi produk halal dunia.
Hal tersebut dikatakan Erick Thohir dalam Milad 22 Tahun Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, belum lama ini.
“Mau sampai kapan market kita hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi negara lain. 10 besar kita tidak masuk, malah yang masuk Brasil, Amerika Serikat (AS), bahkan Taiwan. Ini harus menjadi intropeksi kita bersama,” ungkap Erick yang juga merupakan Ketua Umum MES.
“Jangan sampai bangsa kita hanya menjadi market bagi negara lain, jangan sampai bangsa kita hanya jadi penonton. Inilah yang harus kita rajut dan perkuat,” sambungnya.
Dengan market dan sumber daya yang besar, Erick bertekad menjadikan Indonesia sebagai pemain besar dalam industri halal dunia.
Selama ini, MES terus menjalankan ikhtiar dalam memperkuat perannya untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia.
Erick menyebut hal ini selaras dengan tema ulang tahun MES ke-22 yakni akseleratif, kolaboratif, dan kontributif.
Erick berkeyakinan MES dapat membangun sistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif serta mampu menjadi pendorong bagi wirausaha-wirausaha muslim untuk menjadikan Muslimpreneur yang produktif, menjadi roda penggerak umat di Indonesia.
Untuk merealisasikan dan mengakselerasikan hal tersebut, MES bersama BUMN dan masyarakat harus bisa bergotong-royong dan berkolaborasi sehingga kita bisa bersama-sama dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang lebih besar lagi bagi masyarakat.
“Tujuannya untuk mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia,” pungkas Erick.(*/sumber : tribunnews)
